Mengubur Israel ke Inti Bumi, Memenggal Kepala Netanyahu

Mengubur Israel ke Inti Bumi, 

Memenggal Kepala Netanyahu

Oleh: Syahdi Firman, S.H., M.H

(Cendekiawan Muslim)

Upaya menghentikan agresi militer Israel pada muslim Palestina terus bergejolak diseantero penjuru bumi. Kondisi yang menimpa Palestina yang sudah 83 tahun ini betul-betul sudah diluar batas kemanusiaan  yang memilukan dan memuakkan. Sejauh ini berdasarkan pemberitaan yang ramai diberbagai platform media sosial menyuguhkan pada kita gelombang protes besar-besaran dan penggalangan aksi solidaritas sosial dipuluhan bahkan ratusan negara. Parlemen Italia mendesak pemerintah Italia segera mendukung kemerdekaan negara Palestina dan menghentikan setiap penindasan serta menyeret iblis Netanyahu ke ICC (International Criminal Court). Demikian pula dukungan pada Palestina berdatangan dari Meksiko, Swedia, Spanyol, Slovenia, Irlandia, dan negara-negara eropa lainnya termasuk negara besar dan super power seperti Rusia dan China. Menurut data publikasi Kompas.com tanggal 14 April 2025 total sudah 147 negara dari 193 negara anggota PBB sudah mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat, mewakili 75% komunitas Internasional. Bahkan United Kingdom (UK), Malta dan Prancis dikabarkan akan segera mendukung kemerdekaan Palestina.

Akhir Agustus lalu hingga awal September 2025 gelombang protes masyarakat Internasional  menunjukkan empati yang besar dan aksi nyata global melakukan pelayaran internasional dengan puluhan kapal yang berlabuh dari pelabuhan Barcelona menuju Tepi Barat Gaza menembus batas blokade Israel atas masyarakat Palestina. Aksi solidaritas masyarakat internasional ini dikenal dengan Global Sumud Flotilla yang diikuti oleh 44 negara sebagai bentuk kesadaran kolektif yang muak dan ekspresi kesedihan mendalam atas tragedi berkepanjangan yang menimpa rakyat Palestina. Peserta Global Sumud ini tiba dengan semangat juang anti penindasan Israel, menghancurkan blokade Israel, memulihkan kesehatan anak-anak dan semua warga Palestina yang terluka, memberi makanan dalam jumlah besar dan desakan kepada tentara Israel agar menghendikan kolonialisme.

Terlepas dari Rezim Islam, Awal Mula Bencana 

Palestina semula merupakan hamparan wilayah yang dalam literatur Islam disebut Syam (hari ini meliputi Palestina, Libanon, Yordania, dan Suriah) secara historis pernah ditaklukkan oleh Panglima perang Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dibawah pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Palestina terus berada dibawah rezim muslim selama ratusan tahun yakni dimasa Sultan Shalahuddin al-Ayyubi, dan rezim kesultanan Utsmani secara turun temurun hingga 1918. Kesultanan Utsmani yang terus melemah karena konflik internal akibat gerakan anti sultan yang menginginkan diterapkannya doktrin demokrasi barat yang juga didalangi Yahudi meracuni pikiran generasi muda Utsmani yang belajar di eropa, juga karena faktor hutang luar negeri akhirnya harus menghadapi badai sekularisasi dibawah gerakan kudeta politik Kemal Pasha Attaturk secara resmi menghapus sistem Islam dalam bernegara dan menanamkan liberalisme Barat, mendirikan negara Republik Turki, menghapus praktik peribadatan yang bernuansakan kultur arab dan menggantinya dengan normalisasi budaya turki. Semua itu tidak lepas dari permainan politik Yahudi dan United Kingdom (UK). 

Sejarah mencatat bahwa Theodor Herzil beberapa kali menghadap Sultan Abdul Hamid II meminta kesediaan Sang Sultan agar berkenan memberikan sepetak tanah Palestina dan bersedia membayar berapapun harga yang diminta Sang Sultan. Bahkan Yahudi bersedia melunasi hutang Kesultanan Ustmani asalkan Yahudi yang tersebar dipenjuru eropa diperkenankan tinggal di Palestina. Dengan tegas Sultan Abdul Hamid II menolak dan mencerca dengan keras Theodor Herzil yang kemudian dikenal sebagai Bapak Negara Israel itu bahwa Palestina adalah milik umat Islam, diperjuangkan dengan tetes darah, tidak layak menggadaikan Palestina hanya demi keping-keping uang. Dengan segala konspirasi Yahudi dan UK akhirnya Kesultanan Ustmani harus menghadapi takdirnya, ia diruntuhkan pada 3 Maret 1924.

Perang Dunia I dan Deklarasi Balfour

Palestina mengalami penindasan berkepanjangan ini paling tidak ada dua peristiwa besar yang melatarbelakanginya. Pertama, efek dari Perang Dunia I. Perang ini berlangsung sejak 1914-1918. Dalam perang ini terdapat dua aliansi besar yang bertentangan yaitu Blok Sekutu dengan Blok Sentral. Blok Sekutu terdiri dari Prancis, Britania Raya (UK), Rusia, Italia, Amerika Serikat, Jepang. Sementara di Blok Sentral diisi oleh Jerman, Austria-Hungaria, Kesultanan Utsmaniyyah, Bulgaria dan beberapa negara anggota lainnya. Perang ini mengakibatkan korban jiwa dari Blok Sekutu seyanyak 9 juta orang lebih, dan korban dipihak Blok Sentral sebanyak 8 juta orang lebih sehingga total sebanyak 17 juta lebih orang meninggal dunia dalam perang ini. Perang ini dimenangkan oleh Blok Sekutu.

Ditengah perang dunia I yang masih berkecamuk, UK di Blok Sekutu yang telah merasa yakin akan memenangkan perang pemerintahan King David Llyoid George melalui Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour menandatangani dan mengumumkan Deklarasi yang dinamai dengan namanya yaitu Deklarasi Balfour pada 2 November 1917. Padahal perang dunia pertama baru berakhir secara resmi pada 1918. Jika menurut hukum internasional negara yang menang perang berhak atas wilayah yang semula dikuasai oleh negara yang kalah perang maka hal itu tidak memberikan legitimasi apa-apa kepada Inggris yang tanpa hak dengan berani telah menyerahkan Palestina kepada Yahudi, sebab perang belum berakhir pada saat deklarasi itu dibuat dan ditandatangani. 

Artinya Inggris telah menyimpang dari hukum internasional. Adapun isi Deklarasi Balfour ialah dukungan pemerintah UK untuk memberikan "rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina". Penggunaan nomenklatur "rumah nasional" tersebut sangat rancu dan membuka beragam tafsir sehingga yang dimaksud tiada lain ialah negara untuk zionis Israel. Berdasar sumber publikasi informasi BBC News, Balfour mengirim surat bersejarah itu ke rumah Baron Lionel Walter Rothschild di Piccadilly Street, London. Lionel merupakan kepala cabang di sebuah bank milik keluarga Rothschild yang berpengaruh. Lionel juga merupakan salah satu pemimpin komunitas Yahudi di Inggris. Bank milik keluarga Rothschild yang kaya dan berjejaring di banyak negara adalah salah satu sponsor terbesar pembentukan tanah air Yahudi di Palestina. Pasca deklarasi tersebut 100 ribu orang Yahudi eropa migrasi ke Palestina bermaksud mendirikan negara mereka sendiri yaitu negara Israel. Sejak saat itu orang-orang Yahudi berbondong-bondong menuju Palestina. 

Walaupun menjelang perang dunia II 1939-1945 antara Blok Sekutu dan Blok Poros, Jerman dibawah rezim Adolf Hitler telah membunuh lebih dari setengah populasi Yahudi yang ada di eropa yakni sekitar 6 juta orang Yahudi dalam peristiwa Holokaus sehingga hanya menyisakan sekitar 3 juta orang Yahudi dipenjuru eropa yang pada akhirnya mereka berkembang biak dan memenuhkan Palestina. Mereka datang sebagai orang pelarian dalam keadaan yang sangat menyedihkan karena diburu rezim Hitler. Masyarakat Palestina menyambut kedatangan Yahudi itu dan membantu mereka memenuhi kebutuhan dasarnya. Hingga belas kasihan itu ternyata harus dibayar dalam kurun waktu Oktober 2023 hingga Juni 2024 saja dihimpun dari berbagai sumber diperkirakan korban genosida sudah mencapai lebih dari 60.000 muslim Palestina syahid dan mati karena kelaparan, dihancurkan tempat tinggalnya, dirampas tanahnya, blokade wilayah dengan membangun pagar beton raksasa sehingga mengancam akses makanan dan obat-obatan. Jumlah tersebut hanya dalam kurun waktu 1 tahun, mungkin sudah lebih dari 100.000 sampai 300.000 orang yang syahid jika dihitung sejak 1948 hingga saat ini. Kejadian itu terus berlanjut hingga saat ini. Semua itu mereka lakukan karena mereka sudah mengantongi legalitas yakni Deklarasi Balfour.

Dosa Besar Masa Lalu UK dan Sinyal UK Batalkan Deklarasi Balfour

Beberapa hari ini media sosial terus bergemuruh hebat menyuarakan kemerdekaan Palestina tanpa henti. Namun yang paling menggemparkan ialah posisi politik United Kingdom (UK). Baru-baru ini Keir Starmer Perdana Menteri UK dalam orasinya menentang kebrutalan Israel dan mengonfirmasi sikap politik UK untuk mendukung kemerdekaan Palestina dalam sidang PBB September ini jika Israel tidak berhenti menyerang Palestina. Ia juga menyampaikan bahwa Israel harus menyetujui gencatan senjata dan komitmen perdamaian jangka panjang, tidak melakukan pencaplokan wilayah tepi barat Palestina. Kita tahu bahwa Yahudi dengan penuh percaya diri dan sangat berani mendirikan negara zionis Israel di tanah Palestina ialah karena Deklarasi Balfour, dan deklarasi ini dikeluarkan oleh oleh Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour sebagaimana telah dibahas sebelumnya. 

Dari sisi geopolitik internasional, UK adalah negara yang paling bertanggungjawab atas berdirinya negara Israel di Palestina, demikian pula ia adalah yang paling harus disalahkan atas syahidnya puluhan ribu warga Palestina pasca Deklarasi Balfour yang ditandatangani pada 2 November 1917. Hanya saja jika saja diamati dengan seksama, dalam orasi yang akan mengakui kemerdekaan Palestina itu, sikap politik UK masih membuka ruang ambigu. Kendatipun hal berbeda dinyatakan dengan tegas oleh Menteri Luar Negeri Inggris (Negara Bagian UK) David Lammy bahwa Inggris menyadari kesalahannya terkait Deklarasi Balfour dan akan mengakui kemerdekaan Palestina pada sidang umum PBB September ini. Adapun sikap ambigu UK sebagaimana dalam orasi Perdana Menteri untuk mendukung kemerdekaan Palestina digantungkan pada keadaan jika Israel tidak menghentikan serangannya ke Palestina, tidak melakukan gencatan senjata dan melaksanakan komitmen perdamaian jangka panjang, tidak mencaplok wilayah tepi barat Palestina, dan bersedia membuka prospek solusi bagi kedua negara. 

Hal ini berlaku untuk Israel dan Hamas yang disebutnya sebagai Teroris karena menyandra warga Israel. Belum lagi penggunaan istilah "kedua negara" dalam orasinya itu menunjukkan satu sisi UK mengakui negara zionis Israel diatas wilayah negara Palestina. Ini benar-benar ambigu. Artinya jika hal tersebut tidak dipenuhi maka sama saja UK tidak akan mengakui kemerdekaan Palestina. Ambiguitas semacam ini hanya akan terus melanggengkan dan memperbesar dosa UK pada rakyat Palestina seiiring dengan bertambahnya korban di Palestina. Saatnya masyarakat internasional mendesak Inggris terlebih-lebih UK untuk segera mencabut dan membatalkan Deklarasi Balfour yang dahulu diberikan kepada Yahudi dan UK harus bertanggungjawab memulihkan semua keadaan yang terjadi di Palestina serta menyeret Netanyahu si Bajingan Besar itu untuk diadili dengan pantas atas puluhan ribu nyawa yang melayang karena perilaku terorismenya. Singkatnya Kepala Netanyahu Perdana Menteri dari sebuah negara yang Ilegal itu harus dipenggal, dia harus divonis mati dengan sadis setimpal atas kebengisan yang tiada tara yang dilakukannya!. 

Saat ini yang dibutuhkan oleh rakyat Palestina secara substansial ada 4 hal dan ini harus terus menerus didukung yaitu: 1). Hentikan terorisme Israel; 2). Adili Netanyahu dan pejabat pemerintahannya yang ilegal itu atas semua tragedi yang mereka timpakan pada rakyat Palestina; 3). Akui kedaulatan Palestina sebagai negara yang merdeka sebab mereka pantas mendapatkan itu; dan 4). Pulihkan kondisi rakyat serta wilayah Palestina. Sudah lebih dari setengah negara anggota PBB yang mendukung usaha-usaha ini yaitu dari 193 negara anggota PBB sebanyak 147 diantaranya sudah menyatakan sikap politik internasional yang tegas. Hanya menyisakan 46 negara anggota PBB yang masih belum memutuskan sikapnya diantaranya terdapat 6 negara yang disebut-sebut negara dengan ekonomi yang maju yaitu United Kingdom, Amerika Serikat, Prancis, Jepang, Italia, dan Jerman. Negara-negara tersebut belum menyatakan sikapnya terkait dukungan pada Palestina kendatipun mayoritas rakyat dibeberapa negara tersebut sudah bergejolak mendukung Palestina. Artinya dengan situasi tersebut sebenarnya PBB sudah dapat mengusahakan 4 hal yang disebutkan diatas. Desakan masyarakat internasional akan terus bergemuruh dan gejolak protes yang sudah mendunia ini takkan bisa dihentikan.