Menggotong Republik ke Liang Lahat
Oleh: Syahdi Firman, S.H., M.H
(Pemerhati Hukum Tata Negara)
Pertama sekali kita patut mengungkapkan rasa bela sungkawa yang mendalam sebagai bentuk keprihatinan atas berbagai peristiwa yang mengguncang republik ini. Korupsi terjadi silih berganti dari pagi ke siang lalu malam menjadi kabar harian yang selalu memenuhkan ruang-ruang sosial membuat kita muak, marah, benci. Mulai dari korupsi milyaran hingga ratusan triliun benar-benar membuat dada kita mengembang-mengempis menyaksikan betapa serakahnya para pejabat, para penguasa yang tidak punya rasa malu dan tanggungjawab moral. Belum lagi pemberitaan mengenai orasi sang Presiden yang menjadikannya olok-olokan karena sikapnya sendiri yang tidak konsisten, terkesan anti kritik, merespon kritik sebagai tindakan yang didalangi antek-antek asing, mentalitas capres padahal sudah menjabat Presiden. Kematangan dalam berpolitik tidak kunjung tumbuh. Jabatan tidak dipegang tidak diisi oleh profesional, hampir seluruhnya jabatan dipemerintahan diisi oleh para politisi partai koalisi yang tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan pada bidang jabatan, ketua tim sukses, relasi keluarga dan kerabat, ada pula diisi oleh artis. Mulai dari jabatan menteri, wakil menteri yang dapat pula dirangkap dengan jabatan lain seperti komisaris dan dirut di BUMN bagaikan kue diatas meja dibagi sebagai jatah untuk mereka kendatipun telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang melarang rangkap jabatan. Buruknya kesadaran dan sikap taat hukum masih menjadi cerminan watak para pejabat dinegeri ini merupakan tantangan serius yang sulit diperbaiki.
Demikian pula jabatan pada badan atau lembaga lain setingkat menteri maupun yang lebih rendah semuanya diberikan sebagai hadiah atas "jasa-jasa" dalam pemenangan pemilu lampau. Buruk dan bobroknya kondisi kita berhukum, berbangsa dan bernegara harus menjadi pelajaran bahwa mengurus negara ini tidak bisa dengan retorika: "kita ingin", "kita akan", "negeri ini kaya", "hai.. antek-antek asing, hai.. maling-maling.. hai koruptor-koruptor saya tidak gentar menghadapi kalian", "saya siap mati demi rakyat". Jika kekuasaan sudah ditangan maka yang lebih utama bagi penguasa ialah tindakan konkretnya, kebijakannya. Bukan orasi menggebu-gebu dipodium atau dimimbar-mimbar yang menguras energi. Penguasa itu kekuatannya ialah pada tindakan bukan retorika. Inilah bentuk kematangan dalam berpolitik. Jika kebijakannya tegas, berdampak, berhasil memberantas korupsi, jabatan diisi oleh para profesional, penegakan hukum dapat dipercaya, kemiskinan dapat ditekan signifikan bukan sebagai laporan diatas kertas berdasarkan angka-angka statistik belaka yang manipulatif-tidak menggambarkan kenyataan sebenarnya, para pejabat arogan dipanggil dan diberi sanksi, kualitas pendidikan diperbaiki, penguasaan sumber daya alam minyak dan gas bumi, batu bara, tembaga, nikel, bauksit, emas berhasil diambil alih dan dikelola dengan tanggungjawab dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan lain sebagainya. Jika semua itu dilakukan barulah retorika dapat diterima dan barulah retorika layak didengar.
Jabatan: Kebanggaan dan Proyek Memperkaya Diri
Banyaknya jabatan yang dipegang oleh orang-orang yang tidak berkompeten telah menimbulkan polemik yang serius dimasyarakat yang mulai berangsur melek politik terutama sekali generasi mudanya. Kompetensi itu dibangun dengan rumus, Pengetahuan + Kemampuan + Kelayakan = Kompetensi. Kompetensi + Komitmen/Keseriusan + Ketegasan + Kejujuran = Tanggung Jawab dan Kepercayaan. Negeri ini tampak hilang arah, tak punya tujuan, tak punya panutan. Jika kita melihat pada cara-cara founding fathers republik ini dalam perjuangan mencapai kemerdekaan dan mempertahankannya, mengurus negara dalam seluruh aspeknya maka dalam ajaran founding fathers itu tidak akan kita jumpai korelasi antara jabatan dengan kekayaan, tidak ada hubungannya menjadi pejabat dengan menjadi kaya. Moh. Natsir tokoh besar dan figur sentral republik ini hidupnya amat bersahaja jauh sekali dari model pejabat saat ini. Kendaraanna hanya sepeda ontel tua, pakaian dinasnya hanya jas tambalan, tinggal dirumah sederhana jauh dari kesan elit. Demikian pula dengan Moh. Hatta bahkan membeli sepatu impiannya saja ia tidak mampu, bertahan hidup dari uang penjualan buku-bukunya. Agus Salim sang diplomat senior sekaligus gurunya Bung Karno hidupnya lebih memperihatinkan lagi. Tinggal berpindah dari rumah kontrakan satu ke yang lain dengan atap bocor bahkan ia tak mampu membeli kain kafan untuk anaknya yang meninggal dunia melainkan hanya taplak meja sebagai gantinya.
Buya Hamka juga demikian, seorang laki-laki yang istimewa. Pejuang yang dipenjara oleh rezim Soekarno tanpa proses hukum, penulis 9 jilid kitab tafsir Al Azhar yang fenomenal, sastrawan besar dengan novel yang sangat menggugah "Tenggelamnya Kapal Van Der Wicjk", Ketua Umum MUI pertama yang berani menolak intervensi Orde Baru dan memilih mengundurkan diri daripada menggadaikan prinsip dan menjual idealisme. Atau seperti Tan Malaka tokoh besar yang mengajarkan rakyat berpikir rasional agar tidak diperalat kekuasaan dengan karya besarnya MADILOG, sang pencetus ide republik sebagai kerangka negara yang dimerdekakan ini, seorang pejuang yang berpegang teguh pada idealismenya bahwa merdeka haruslah 100% menolak perundingan dengan kolonial. Sebab baginya "Tuan rumah takkan berunding dengan maling yang menjarah rumahnya", orang pelarian yang diburu rezim Belanda dan Jepang, lebih memilih buku daripada pakaian hingga akhir yang tragis ditangan eksekutor tentara republik yang didirikannya. Ada banyak tokoh pendiri republik yang semuanya telah meletakkan dasar-dasar yang penting dan warisan yang luhur. Warisan paling luhur dari para pendiri republik ini ialah: menolak kemapanan dan memilih kebersahajaan (hidup sangat sederhana), teguh memegang prinsip bahkan meregang nyawa mempertahankan prinsipnya itu, intelektual yang sangat memahami kondisi bangsanya, idealisme yang hanya mungkin tunduk pada kematian bukan pada jabatan dan kemewahan hidup, kejujuran sebagai perilaku hidup sehari-hari, bertanggungjawab saat memegang jabatan dan tidak menangisi jabatan saat tidak lagi menjabat seperti yang terjadi pada model pejabat-pejabat saat ini. Sekarang ini orang-orang sangat berambisi menjadi pejabat dan berkuasa, motivasinya tidak keluar dari 2 hal: kesempatan mengubah nasib dan mendambakan kekayaan, mempertinggi status sosial dan mengharapkan penghormatan.
Pada motivasi yang demikian apa yang seharusnya melekat pada jabatan itu seperti pengabdian untuk berkontribusi memperbaiki kualitas hidup masyarakat, rasa tanggungjawab untuk selalu hanya memperjuangkan aspirasi masyarakat jauh sekali dan hanya tersisa sebagai formalistik dan retorika dalam pertemuan-pertemuan, pidato-pidato. Ada kecenderungan umum menunjukkan semakin tinggi jabatan dan semakin berkuasa semakin tinggi pula persaingan diantara orang-orang itu: elit-elit politik. Dalam hipotesis saya mencatat bahwa pejabat Indonesia sangat menyukai 4 hal yaitu: Pertama, menyukai penampilan glamor/elitis, hal ini misalnya sering ditandai dengan memakai jam tangan mewah dengan harga ratusan juta atau tas mewah bahkan senilai milyaran. Kedua, menyukai retorika (narasi yang berputar-putar tanpa substansi). Ketiga, sangat mendambakan kekayaan. Menjadikan jabatan sebagai kesempatan dan mesin memperkaya diri segala cara dilakukan untuk menambah kekayaan meskipun pada jabatannya telah diberikan paket penghasilan yang sangat besar. Manipulasi, akal bulus menjadi cara yang selalu dilakukan supaya uang selalu mengalir kekantongnya.
Keempat, sangat mengharapkan penghormatan/kultus. Rasa ingin dihormati, dihargai, dipuji dan disembah, disegani terlihat sangat dominan. Inilah model dan kadar mayoritas pejabat dinegeri ini saat ini. Lalu bagaimana mungkin kita mengharapkan kondisi kita dalam bernegara akan lebih baik semisal hukum ditegakkan dengan adil, memberantas korupsi, mengatasi kemiskinan, rakyat hidup sejahtera. Terasa sangat utopis dan imajinatif sekali mengharapkan hal-hal semacam itu saat jabatan dipegang oleh orang-orang yang tidak punya rasa tanggungjawab, menjadi pejabat melalui proses yang rusak dan busuk, ambisi menjadi kaya raya dan lain sebagainya. Kita bisa menyebut kondisi negara ini diambang kejatuhan. Kejatuhan itu ditandai dengan rusaknya mentalitas dan moralitas para penguasa (arogan, sewenang-wenang, anti kritik, sibuk berlomba memperkaya diri, manipulasi, bermewah-mewahan), menjamurnya korupsi disemua sektor birokrasi dimana ada kran uang keluar disitu dapat dipastikan selalu ada celah korupsinya.
Idealisme: Celaan dan Tuduhan
Hari ini upaya memperbaiki tatananan bermasyarakat maupun bernegara terasa semakin sulit bahkan mulai terasa mustahil. Disebabkan kebobrokan yang teramat parah disemua lini kehidupan bermasyarakat dan bernegara saat ini bermasalah. Upaya memperbaiki ini semua secara umum hanya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: pendidikan dan kekuasaan. Sayangnya cara pertama ini ada sejuta lebih masalah didalamnya yang kesemuanya itu tidak keluar dari ulah kekuasaan juga. Maka gerakan penyadaran masyarakat yang masif diruang-ruang sosial tampak mulai mengambil alih fungsi pendidikan formal dengan berbagai konten, diskusi bebas, komentar terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi. Ditengah upaya melakukan pencerahan dan membangun kesadaran menghadapi tantangan yang tidak mudah. Mereka yang berpegang teguh pada nilai-nilai, dan prinsip hidup yang baik dengan pandangan atau pemikiran yang mencerdaskan, mencerahkan mengoreksi ketimpangan sosial justru dicela dengan tuduhan-tuduhan yang tercela. Idealisme atau orang-orang idealis itu dikatakan kaku, terlalu serius, tidak bisa diajak kompromi, tidak bisa bekerjasama. Bahkan lebih sadis lagi dicap sebagai orang-orang yang hidup dalam hayalan, imajinasi, pikiran ya mengawang-ngawang, tidak mengenal kenyataan dan tidak hidup dalam kenyataan. Ini semua tuduhan-tuduhan yang sangat serius dan memperihatinkan.
Pertanyaannya, apakah benar semua yang dituduhkan itu haruslah dijawab dan dijelaskan secara proporsional. Idealisme itu bukanlah ajaran atau pandangan hidup berlepas diri dari dunia nyata (fisik), mengagungkan ide dan menolak kompromi. Justru yang diinginkan oleh idealisme adalah kewajaran, ekuivalensi dan kebaikan umum. Apa yang disebut dengan kenyataan atau realitas itu haruslah dipahami lebih dulu sebelum menuduh orang-orang idealis sebagai orang yang tidak hidup dalam kenyataan. Bagi idealisme kenyataan itu tidak lain adalah manifestasi dari ide, watak atau sifat. Misalnya seseorang yang korup, "korup" itu adalah manifesfasi dari keserakahan. Keserakahan itulah kenyataan yang sesungguhnya. Kenyataan itu harus dimaknai bukan menampung dan menelan bulat-bulat apa yang dapat diinderawi saja. Disinilah para penuduh idealisme itu gagal memahami realitas dan tampak berpikir sempit dan buta. Pragmatisme-materialisme terlampau memuja kesenangan hidup, kemewahan hidup tidak menaruh kepedulian pada soal-soal kemiskinan, kebijakan yang eksploitatif, berpikir sempit dan mempertahankan status quo. Bagi idealisme pertanyaannya adalah wajarkah seseorang menjadi pejabat tanpa kompetensi?, wajarkah kebijakan tidak boleh dikritik dan penyelewengan dibiarkan?, wajarkah pejabat semakin bertambah kaya disaat yang sama masyarakat miskin semakin bertambah banyak dan semakin miskin?, wajarkah jabatan itu dibagi-bagikan atas dasar dukungan dan loyalitas politik yang buta?, wajarkah pejabat arogan sementara pada jabatan itu ia dibiayai dan difasilitasi sehingga dapat bekerja dan terus hidup?. Idealisme tidak menolak kompromi selama yang dikompromikan adalah tujuan kebaikan umum (kemaslahatan dan kesejahteraan), perbaikan tatanan pemerintahan, hukum yang adil dan sebagainya. Idealisme hanya mungkin tunduk pada kematian bukan pada perlombaan pada jabatan dan hidup bermewah-mewahan.
Menolak Idealisme, Belenggu Kebodohan
Sangat bertolak belakang banyaknya hujatan dan celaan terhadap idealisme itu. Idealisme dianggap ancaman dan hambatan. Padahal negeri ini didirikan diatas fondasi idealisme, diperjuangkan dan dipertahankan dengan idealisme, diurus dan diasuh dengan idealisme. Sikap yang menolak idealisme bahkan menghukumi penganutnya sebagai pembangkang, tukang onar sangat merendahkan jasa-jasa para pejuang pendiri negara ini. Materialisme, hedonisme tampak telah menguasai dan berperan penting dalam menciptakan kebobrokan disemua aspek hidup bernegara. Idealisme itu bagaimanapun juga dibutuhkan sebagai alat kontrol dan penyeimbang yang dapat menahan dan mengurangi kerusakan dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Ia nicaya didukung bukan ditolak dengan bengis. Tanpa kontrol akan menciptakan kekacauan dan konflik yang serius. Hal itu sedang terjadi saat ini dimana tidak satupun partai politik diparlemen merupakan partai oposisi. Semua partai dirangkul rezim dan disumpal mulutnya agar loyal dan bungkam atas semua kebijakan. Elit partai didudukkan menjadi menteri, wakil menteri, komisaris dan direktur BUMN. Demikian pula dengan para pendukung kekuasaan semuanya diberi jabatan tanpa memandang kompetensinya sama sekali. Akhirnya dapat kita saksikan saat ini fungsi oposisi parlemen itu digantikan oleh idealisme pers, idealisme mahasiswa, idealisme para cendekiawan (pengamat, pemerhati, peneliti dan akademisi). Hanya itu. Fungsi-fungsi oposisi yang diambil-alih itu daya dobraknya paling jauh hanya mampu menstimulus kesadaran politik masyarakat, sedangkan untuk kebijakan yang menyita perhatian publik menyangkut kebijakan prioritas rezim yang kontroversial dan berorientasi elit (menguntungkan dan hanya memperkaya elit) tetap saja berjalan tanpa kontrol.
